RS Swasta Dilarang Jual Beli Darah

MEDAN – Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) menilai praktik jual beli darah di rumah sakit swasta, berbahaya. Selain melanggar peraturan, tidak ada jaminan bahwa darah yang ditransfusikan kepada pasien higienis dan steril.

“Berbahaya kalau transfusi darah dikelola swasta seperti itu. Darah itu memerlukan suatu sistem yang khusus, higienis, dan terjaga, agar darah yang ditransfusikan tidak tercemar. PMI menjamin darah yang ditransfusikan steril,” kata JK yang juga Ketua Umum PMI saat peresmian Gedung PMI Sumut, di Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, Sabtu (30/7).

Dia mengakui dulu memang transfusi darah agak sulit. Namun saat ini, transfusi darah tidak lagi sulit karena stok darah di Palang Merah Indonesia (PMI) sudah berlebih. Maka itu, Kementerian Kesehatan juga sudah mengeluarkan regulasi bahwa pengelolaan unit transfusi darah hanya boleh dilakukan di rumah sakit milik pemerintah dan PMI. “Artinya, negara menjamin kualitas darah yang ditransfusikan. Untuk pihak swasta yang masih mengelola transfusi darah, harus dihentikan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua PMI Sumut, Rahmat Shah, mengatakan, sudah mendapatkan informasi dari media soal adanya indikasi RS swasta di Medan yang menyelenggarakan unit transfusi darah (UTD). Dia juga menegaskan ada peraturan yang melarang itu. Regulasi itu muncul karena masyarakat membutuhkan darah yang bersih dan steril untuk pasien yang sedang sakit. Kalau pengelolaan darah tidak sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan dan hanya memikirkan keuntungan, hal itu berbahaya.

“Kalau di PMI seluruh Indonesia harganya standar dan mutunya terjamin. Ini yang perlu ditekankan. Selain juga ada regulasinya,” katanya. Sebagai langkah ke depannya, PMI Sumut akan melakukan pertemuan dengan sejumlah pemangku kepentingan termasuk RS swasta yang disebutkan menyelenggarakan UTD. “Kita kerja sama saja lah, komunikasi dikedepankan. Yang jelas, kalau tidak legal, itu harus distop,” pungkasnya.

Anggota Komisi B DPRD Kota Medan, Hendrik Halomoan Sitompul, sebelumnya mengungkapkan, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 83/2014, UTD hanya diselenggarakan pemerintah daerah (pemda) dan PMI. UTD yang diselenggarakan pemda dapat berupa unit pelayanan teknis (UPT) atau UPT milik rumah sakit pemerintah.

“Berdasarkan Permenkes tersebut, pihak yang boleh melakukanUTDhanyalahrumahsakit pemerintah dan PMI saja. Sementara rumah sakit swasta diperbolehkan melakukan kegiatan sosial donor darah asalkan kerja sama dengan PMI,” ujar Hendrik di Medan, Jumat (29/7). Hendrik menengarai terdapat sejumlah rumah sakit swasta di Kota Medan yang menjual darah kepada pasien.

Rumah swasta tersebut memiliki UTD sehingga memudahkan manajemen rumah sakit menggelar kegiatan donor untuk mendapatkan darah. “Manajemen rumah sakit itu dapat darah gratis dari pendonor namun mereka menjualnya kepada pasien yang membutuhkan sehingga ini harus diusut,” paparnya.

Parahnya rumah sakit swasta menjual kantong darah jauh lebihmahaldari hargajualdiPMI. Harganya bisa sampai Rp700.000 per kantong, padahal di PMI hanya Rp360.000. Hendrik mendesak Dinkes Pemko Medan mengawasi dan menertibkan praktik jual beli darah di rumah sakit swasta. Sebab, Dinkes yang akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa akibat praktik jual beli darah ilegal itu.

“Dinkes harus mencabut izin operasional rumah swasta yang ketahuan menjalankan bisnis jual beli darah ilegal itu. Dinkes harus tegas dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” tandasnya. Hal senada diungkapkan anggota Komisi B lainnya, Irsal Fikri. Berdasarkan laporan warga yang dia terima, terdapat beberapa rumah sakit swasta melakukan praktik jual beli darah.

Rumah sakit tersebut di antaranya Rumah Sakit Martha Friska, Rumah Sakit Sari Mutiara, Rumah Sakit Royal Prima, Rumah Sakit Murni Teguh, dan Rumah Sakit Colombia Asia.

Rate this article!

Related Posts