SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO.1 TENTANG “KEPALANGMERAHAN”

Pelaksanaan Sosialisasi UU No.1 tentang Kepalangmerahan

Medan: Palang Merah Indonesia ( PMI ) Provinsi Sumatera Utara Mensosialisasikan Undang-undang No.1 tentang “Kepalangmerahan”.UU yang disahkan pada tanggal 9 Januari 2018 ini mengatur tentang berbagai hal,termasuk Bentuk,Lambang,Tugas dan Fungsi,Keorganisasian,Peran serta masyarakat maupun tindak pidana yang mengikat bila melanggar.

                 Kegiatan Sosialisasi itu dilaksanakan di Aula Bina Graha BAPPEDA Provsu di Jl.Dipenogoro No 21 tanggal 8 Mei 2018. PMI Provinsi Sumut mengajak Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD),Perwakilan Rumah Sakiit di Medan,Kepolisian,TNI,Perguruan tinggi,Organisasi Masyarakat serta Media untuk menyebarluaskan isi dari UU Kepalangmerahan ini

   

                 “Kita berharap agar poin-poin yang ada di Undang-undang ini dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat luas,Stakeholder terkait seperti SKPD,Kepolisian,TNI dan Pemerintah ini juga menyebarluaskan poin-poin nya kepada instansi masing-masing” kata Plt Ketua PMI Provinsi Sumut Drs Edi Susanto.

                    Edi, mengatakan pentingnya mengetahui poin-poin dari UU ini supaya antara lain masyarakat tidak lagi menyalahgunakan Lambang PMI,kemudian mengetahui hak dan kewajiban antara PMI dan Pemerintah.melalui UU ini sudah jelas dijabarkan peraturan soal hak dan tanggung jawab PMI dan Pemerintah terkait peyelengggaraan Kepalangmerahan.selain itu masyarakat juga harus memahami kalau penggunaan lambang PMI tidak bisa sembarangan,karena itu sudah dilindungi oleh UU serta mempertegas keberadaan PMI,karena selama ini kita seolah-olah tidak dilindungi Undang-undang” tambah Edi

 

    

                  Pengurus PMI Pusat Rafiuddin Hamarung yang menjadi salah satu Team tindaklanjut UU Kepalangmerahan saat mempersentasikan UU tersebut mengatakan bahwa poin pentingnya adalah dengan ini dasar hukum PMI sudah kuat,Runag gerak PMI juga tambah luas.”Saya harap PMI bisa lebih berkembang lagi dan berkiprah dalam hal Kemanusiaan lebih luas lagi saat ini dan seterusnya” kata Rafiuddin

 

                  Dalam kegiatan Sosialisasi UU Kepalangmerahan tersebut hadir Gubernur Sumut yang diwakili oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumut Drs Agustama serta Mitra-mitra PMI dan Stakeholder di medan.kepada SKPD yang hadir. Rafiuddin mengungkapkan agar tidak ragu untuk menggunakan PMI,karena PMI adalah Organisasi tebesar di Indonesia serta diakui Internasional.

 

 

 

Related Posts